wahyu ischak putra

            Hukum bagi para pelaku korupsi tampak berlawanan arah dengan efek jera. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi bahan pembicaraan  publik, adalah hukuman yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor dipersepsikan belum sebanding dengan kejahatan luar biasa tersebut.

            Di Indonesia khususnya, sampai sekarang tidak tidak selesai-selesai. Dari pejabat tinggi Negara, pejabat daerah bahkan pejabat rendahan sekalipun ada. Kesadaran dari semua pihak, terlebih bagi pelaku korupsi sangat kecil sekali. Padahal sudah banyak sekali sindiran-sindiran dari masyarakat yang di sampaikan baik dari lagu-lagu tentang korupsi, filem-filem tentang korupsi bahkan sindiran langsung dari orang-orang tentang korupsi.

            Ada salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi , yaitu dengan cara menyita semua asset yang di miliki pelaku korupsi. ini di jabarkan dengan di adakannya peraturan oleh MUI[1].  Adanya peraturan yang di tetap kan oleh MUI ini bertujuan agar para korupsi takut untuk melakukan korupsi. Peraturan ini di tetapkan bukan hanya semata-mata di keluarkan untuk mencegah terjadi nya korupsi saja, tetapi untuk menyelesaikan fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia yang tidak tau kapan berakhirnya.

            Sebenarnya rancangan undang-undang tentang  penyitaan asset pelaku korupsi bukan lah hal baru. Ini terbukti dari semenjak medio 2011 pemerintah telah membuat tentang rancangan undang-undag tentang penyitaan asset tindak pidana korupsi (PATPK). Dan sampai kini rancangan undang-undang itu telah di siapkan oleh direktorat jendral peraturan dan perundang undangan hokum dan hak asasi manusia (ditjen PP kemenhukam), namun belum masuk pembahasan parlemen[2]. Persamaan fatwa dari MUI dan rancangan UU peraturan dari pemerintah yaitu, fatwa MUI di kuatkan dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis, untuk menguatkan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah[3] .

           

           

           

---